Anarkis di Tengah Pluralis
Menjadi pelajaran berharga, bagi bangsa yang amat
sangat besar ini. Ketika perbedaan menjadi “musuh”. Keberagaman tak di pandang
sebuah keindahan yang harus disikapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Kekerasan
yang berbau agama, seakan menjadi cerminan bangsa ini dalam menapaki diawal
tahun 2011. Konflik horizontal yang sarat akan SARA terjadi belakangn ini
adalah bukti kongret betapa lemahnya manusia bangsa ini dalam menyikapi
perbedaan.
Menjadi refleksi segenap bangsa ini, ketika
menyimak kekerasan yang terjadi dengan membawa simbol-simbl agama dengan
naungan Ormas. Sangat prihatin dan memilukan. Ketika Negara ini sedang
mengalami goncangan berat, baik dari bencana alam dan kemiskinan. Konflik
horizontal, ternyata belum menunjukkan titik lesu yang berarti. Malah
sebaliknya.
Ormas yang merupakan sebuah wadah
untuk pendaulat aspirasi. Mengkonsolidasikan beragam pandangan
untuk mancapai sebuah tujuan yang diharapkan dalam kelompok/organisasi adalah
keniscayaan, sehingga dapat sejajar dalam memperoleh hak kehidupan, baik
dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sepak terjang ormas pun bergerak
massiv, dengan langkah pasti senantiasa memantau kebijakan
pemerintah sebagai control social .
Ketika anomaly muncul kepermukaan dan
bahkan menindas hak-hak rakyat ormas selalu berpegang teguh pada prinsip mereka
sebagai sebuah komunitas yang peduli terhadap kondisi sosial , meskipun tidak
semua ormas yang respon dan tanggap terhadap ironi-ironi rakyat. Namun beberapa
tahun akhir ini perjalanan ormas yang berada diindonesia mulai
menampakkan taringnya. Beragam aksi/kegiatan terorganisir yang dilakukan
semakin jauh dari harapan masyarakat pada umumnya.
Pembekuan Ormas
Nilai-nilai dan prinsip demokrasi saat ini
malah tidak dipraktikkan bahkan diabaikan. Ketegangan sosial yang digerakkan
oleh balutan sentimen sebagaimana dilakukan ormas radikal, secara umum
merupakan bukti nyata bagaimana demokratisasi tidak menjadi bagian praktik
nyata. Dengan begitu, ekspresi kebekuan hubungan antar ormas dan masyarakat
menjadi terpecah dengan adanya jurang pemisah yang signifikan yaitu
ketidakpercayaan(distrust) rakyat terhadap pergerakan yang dilakukan
oleh ormas-ormas yang menangatsnamakan pro rakyat namun lebih cenderung ingin
memonopoli dengan kepentingan tertentu. Inilah kondisi paradoksal dan
ironi.Memang tidak mudah lagi mendapatkan hati masyarakat. Apalagi kasus-kasus
ekstrem yang menyentak khalayak.
Menjadi sejarah kelam para penggerak ormas, jika
tidak menyikapi perbedaan kepercayaan sebagaimana mestinya. Kepercayaan memeluk
agama seakan dikekang. Jika hanya merujuk pada satu otoritas yang dianggap
benar, namun sangat “kaku” di mata pemeluknya. Aturan yang di rangkum para
ormas yang mengatasnamakan pembela agama mayoritas seakan menjadi “rancun”
sendiri para pemeluknnya, sehingga harus keluar dari lingkaran yang dianggapnya
belum memasuki “zona nyaman’. Karena kepercayaan tetaplah masalah kenyamanan
rohani tanpa adanya paksaan dengan beragam iming-iming yang malah menyesatkan.
Karena segala sesuatu yang dipaksa terkesan, menimblkan gemercik
konflik.
Pembekuan ormas yang memiliki garis keras pun
harus secepatnya di evaluasi dan bila perlu di eliminasi. Karena
pergerakannya pun hanya menimbulkan kebosanan tiada tara dari masyarakat
sendiri. Tak salah jika Presiden Republik Indonesia Susilo bambang Yudhoyono
dalam sambutannya sekaligus pembukaan dalam Hari Pers Nasional di Kupang
mengecam keras para pelaku tindak kekerasan yang terjadi, bila perlu di
bekukan. Sudah berulang kali ormas yang hanya membuat “gatal” rakyat Indonesia.
Untuk itu sudah sepatutnya pula pemerintah
mengambil ancang-ancang tegas. Penegak hukum sebagai panglima hukun dinegeri
ini, seharusnya memilki kekuatan tegas untuk meyikapinya, bukan malah menjadi
penonton manis yang hanya menunggu respon, ketika suasana mulai mengeruh. Itu
pun belakangan ini menjadi sororan publik mengenai penyerangan Jamaah Ahmadiah
yang menelan korban hingga tewas. Peran penegak hukum pun, semakin
dipertanyakan. Betapa leletnya, dalam menyikapi beragam kejanggalan dilapangan.
Malah masyarakat pun, yang harus turun tangan.
Menjadi pekerjaan rumah pula, semua elemen
di NKRI ini dalammenindak para Ormas nakal tersebut. keinginan masyarakat untuk
membubarkan ormas, yang selalu membuat kekacuan adalah jawaban final, tidak
bisa dinganggu gugat lagi. Terus apakah pemimpin negeri ini beserta selutuh
jajaran kabinet di pemerintahannya berani untuk melakukan hal tersebut, yang
telah dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, Atau jangan-jangan, gertak
sambal saja. Entahaah!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar