Minggu, 27 Januari 2013

SWASTANISASI AIR BERSIH PERDALAM DEPRIVASI DAN KEMISKINAN


Masalah sumber daya air bersih yang dibicarakan dalam sidang
pleno di Sandton Convention Center sampai Rabu (28/8) siang waktu setempat ditengarai oleh para aktivis akan menjadi target korporasi- korporasi internasional dengan dukungan Bank Dunia. Padahal, masalah kesehatan dan kemiskinan akan teratasi kalau semua orang memiliki akses yang mudah pada air bersih. "Apa yang bisa Anda katakan tentang Konferensi Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan," kata Tom Goldtooth dari Indige-neous Environmental Network. "Yang katanya bertujuan menghapuskan kemiskinan, tetapi yang terjadi malah ancaman privatisasi sumber daya yang amat sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia." 


Padahal, Bab 18.8 dari Agenda-21 yang dihasilkan pada waktu
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992
berisi penghargaan kepada hak atas air bersih, manusia, dan ekosistem dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam pertemuan mengenai Air untuk Program Kota-kota di Afrika dua hari lalu dinyatakan, kesepakatan yang lemah mengenai air dan sanitasi dalam KTT Bumi 10 tahun lalu dikhawatirkan membuat posisi ini di dalam WSSD berada dalam situasi yang sangat rentan. Padahal, di berbagai negara di Afrika, masalah air dan sanitasi sama dengan deprivasi dan kemiskinan.
 

Masalah ini akan berpilin dan berkait dengan pertumbuhan jumlah
penduduk di dunia. "Kami berharap agar dokumen WSSD tentang masalah ini dibangun dari Bab 18 Agenda-21, tetapi nyatanya tidak," ujar Liane Greeff dari NGO Air dan Keadilan Afrika Selatan, seperti dilaporkan wartawan Kompas Maria Hartiningsih. Saat ini, sekitar satu milyar penduduk dunia tidak memiliki akses pada air bersih, dua kali dari jumlah itu tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan setiap tahun tiga juta penduduk meninggal oleh berbagai penyakit yang disebabkan oleh air. Di kota-kota besar,
pasokan air bersih berkurang sekitar 40 persen oleh berbagai sebab. Partisipasi sektor swasta di bidang ini meningkat menjadi 25 milyar dollar antara tahun 1990-1997 dari 297 juta dollar AS pada periode tahun 1984-1990. Pada tahun 1990-an, sekitar 140 perusahaan swasta di bidang pengadaan dan pengelolaan air bersih beroperasi di tingkat kelompok berpenghasilan menengah dan rendah di berbagai negara. 

Menurut Direktur Bidang Energi dan Air Bank Dunia Jamal Saghir, Bank Dunia mengadopsi empat hal bagi isu air dan sanitasi, yakni kota yang nyaman untuk kehidupan, iklim investasi, keseimbangan fiskal, transformasi desa, dan menjaga lingkungan. "Kalau kita bicara efisiensi dan pelayanan berkelanjutan bagi semua orang, harus diakui bahwa pelayanan air bersih dan sanitasi lebih dari sekadar memasang pipa," ujarnya.
Menurut dia, dibutuhkan investasi sebesar lima milyar dollar AS
per tahun kalau ingin mencapai 77 persen dari sasaran Deklarasi
Millennium, dengan akses rata-rata pada air bersih sebesar 55 persen. Ini yang menyebabkan berbagai komponen civil society (minus bisnis) berupaya keras untuk mempengaruhi pemerintah-pemerintah mereka untuk mengakui bahwa air adalah hak yang harus dimasukkan ke dalam deklarasi politik. Ketua Komite Utama WSSD Emil Salim mengatakan, dalam masalah privatisasi, sebenarnya pemerintah harus mengambil peran sebagai pengatur harga dan memberikan perlindungan khusus serta jaminan kepastian kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan paling rendah agar mereka mendapatkan akses pada air bersih. Namun, Hira Jhamtani, aktivis yang menjadi anggota delegasi resmi RI, mengingatkan, sifat kerja sama seperti itu membuat pemerintah acapkali tak berdaya, apalagi kalau tujuannya adalah memenuhi
kepentingan jangka pendek. "Privatisasi baik kalau demokrasi sudah jalan dengan baik di suatu negara, ada transparansi baik dan ada mekanisme untuk mengontrol kerja swasta dan pemerintah, konsumen memiliki kekuatan untuk melakukan klaim, serta tingkat pendidikan sudah berhasil membangunkan kesadaran kritis masyarakat," sambungnya. 

Merampas pendapatan Direktur Eksekutif UN-Habitat Anna Tibaijuka dalam konferensi pers di Media Center menyatakan, tidak adanya sumber daya yang cukup dan keadilan dalam distribusi air bersih akan membuat semakin sulitnya mengatasi masalah kemiskinan. Padahal, sasaran dari Deklarasi Millennium adalah penghapusan angka kemiskinan sampai sepertiganya pada tahun 2015. "Notion bahwa air secara hakiki merupakan hak semua orang, saat ini menjadi mitos karena perempuan miskin di permukiman-permukiman kumuh di kota-kota besar di dunia sangat membutuhkan air dan mereka harus membayar sangat mahal dari pendapatan hidup sehari-hari yang
sangat rendah, untuk memperoleh air bersih," ujar Tibaijuka. Para aktivis yang berbicara dalam Forum Internasional untuk Globalisasi akhir pekan lalu juga menolak segala bentuk privatisasi air dan mengecap kebijakan semacam itu sebagai antimasyarakat miskin. Koordinator NGO Air dan Kehidupan dari Bolivia, Oscar Olivera, yang berbicara dalam forum itu mengatakan, harga air bersih di Bolivia naik sampai 300 persen ketika perusahaan multinasional dari Kalifornia, AS, mengambil alih pengelolaan air bersih. "Keluarga- keluarga di Bolivia saat ini harus menyisihkan seperempat penghasilannya untuk membeli air bersih," ujarnya.
Konsep swastanisasi air bersih menjadi isu besar, khususnya di
negara-negara di Afrika. Peneliti dari International Labour Resource and Information Group, Hameda Deedat, mengatakan, pemerintah- pemerintah Afrika melalui Prakarsa Kerja Sama Ekonomi Baru untuk Pembangunan Afrika (Nepad) telah mengingkari hak-hak rakyat pada pelayanan kebutuhan dasar manusia, termasuk air bersih. Sejak Nepad mengadopsi prinsip-prinsip swastanisasi, korporasi- korporasi internasional telah mencecar pengadaan dan pengelolaan air bersih sebagai bentuk kerja sama dengan Nepad.

 Masalahnya kemudian, menurut Deedat, adalah akses orang miskin pada air bersih. Karena bisnis secara alamiah bertujuan mendapatkan keuntungan, menurut Olivera, korporasi internasional di bidang pengadaan dan
pengelolaan air bersih di Bolivia berhasil menjaring pendapatan lebih dari 14 milyar dollar AS, atau dua kali dari GDP Bolivia. *

 
http://jurnal-mudi.tripod.com/sosial/swastanisasiairbersih.htm?id=5409

Anarkis di Tengah Pluralis



Menjadi pelajaran berharga, bagi bangsa yang amat sangat besar ini. Ketika perbedaan menjadi “musuh”. Keberagaman tak di pandang sebuah keindahan yang harus disikapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Kekerasan yang berbau agama, seakan menjadi cerminan bangsa ini dalam menapaki diawal tahun 2011. Konflik horizontal yang sarat akan SARA terjadi belakangn ini adalah bukti kongret betapa lemahnya manusia bangsa ini dalam menyikapi perbedaan.
Menjadi refleksi segenap bangsa ini, ketika menyimak kekerasan yang terjadi dengan membawa simbol-simbl agama dengan naungan Ormas. Sangat prihatin dan memilukan. Ketika Negara ini sedang mengalami goncangan berat, baik dari bencana alam dan kemiskinan. Konflik horizontal, ternyata belum menunjukkan titik lesu yang berarti. Malah sebaliknya.
Ormas yang merupakan sebuah wadah untuk   pendaulat aspirasi. Mengkonsolidasikan beragam pandangan untuk mancapai sebuah tujuan yang diharapkan dalam kelompok/organisasi adalah keniscayaan, sehingga dapat sejajar dalam memperoleh hak kehidupan, baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.  Sepak terjang ormas pun bergerak massiv, dengan langkah pasti senantiasa  memantau   kebijakan pemerintah sebagai control social .
Ketika anomaly muncul kepermukaan dan bahkan menindas hak-hak rakyat ormas selalu berpegang teguh pada prinsip mereka sebagai sebuah komunitas yang peduli terhadap kondisi sosial , meskipun tidak semua ormas yang respon dan tanggap terhadap ironi-ironi rakyat. Namun beberapa tahun akhir ini perjalanan ormas  yang berada diindonesia mulai menampakkan taringnya. Beragam aksi/kegiatan terorganisir yang dilakukan semakin jauh dari harapan masyarakat pada  umumnya.
Pembekuan Ormas
Nilai-nilai dan prinsip demokrasi saat ini  malah tidak dipraktikkan bahkan diabaikan. Ketegangan sosial yang digerakkan oleh balutan sentimen  sebagaimana dilakukan ormas radikal, secara umum merupakan bukti nyata bagaimana demokratisasi tidak menjadi bagian praktik nyata. Dengan begitu, ekspresi kebekuan hubungan antar ormas dan masyarakat menjadi terpecah dengan adanya jurang pemisah yang signifikan yaitu ketidakpercayaan(distrust) rakyat terhadap pergerakan yang dilakukan oleh ormas-ormas yang menangatsnamakan pro rakyat namun lebih cenderung ingin memonopoli dengan kepentingan tertentu. Inilah kondisi paradoksal dan ironi.Memang tidak mudah lagi mendapatkan hati masyarakat. Apalagi kasus-kasus ekstrem yang menyentak khalayak.
Menjadi sejarah kelam para penggerak ormas, jika tidak menyikapi perbedaan kepercayaan sebagaimana mestinya. Kepercayaan memeluk agama seakan dikekang. Jika hanya merujuk pada satu otoritas yang dianggap benar, namun sangat “kaku” di mata pemeluknya. Aturan yang di rangkum para ormas yang mengatasnamakan pembela agama mayoritas  seakan menjadi “rancun” sendiri para pemeluknnya, sehingga harus keluar dari lingkaran yang dianggapnya belum memasuki “zona nyaman’. Karena kepercayaan tetaplah masalah kenyamanan rohani tanpa adanya paksaan dengan beragam iming-iming yang malah menyesatkan. Karena segala sesuatu yang dipaksa terkesan,  menimblkan  gemercik konflik.
Pembekuan ormas yang memiliki garis keras pun harus secepatnya di evaluasi dan bila perlu di eliminasi.  Karena pergerakannya pun hanya menimbulkan kebosanan tiada tara dari masyarakat sendiri. Tak salah jika Presiden Republik Indonesia Susilo bambang Yudhoyono dalam sambutannya sekaligus pembukaan dalam Hari Pers Nasional di Kupang mengecam keras para pelaku tindak kekerasan yang terjadi, bila perlu di bekukan. Sudah berulang kali ormas yang hanya membuat “gatal” rakyat Indonesia.
Untuk itu sudah sepatutnya pula pemerintah mengambil ancang-ancang tegas. Penegak hukum sebagai panglima hukun dinegeri ini, seharusnya memilki kekuatan tegas untuk meyikapinya, bukan malah menjadi penonton manis yang hanya menunggu respon, ketika suasana mulai mengeruh. Itu pun belakangan ini menjadi sororan publik mengenai penyerangan Jamaah Ahmadiah yang menelan korban  hingga tewas. Peran penegak hukum pun, semakin dipertanyakan. Betapa leletnya, dalam menyikapi beragam kejanggalan dilapangan. Malah masyarakat pun, yang harus turun tangan.
Menjadi pekerjaan rumah pula, semua elemen  di NKRI ini dalammenindak para Ormas nakal tersebut. keinginan masyarakat untuk membubarkan ormas, yang selalu membuat kekacuan adalah jawaban final, tidak bisa dinganggu gugat lagi. Terus apakah pemimpin negeri ini beserta selutuh jajaran kabinet di pemerintahannya berani untuk melakukan hal tersebut, yang telah dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, Atau jangan-jangan, gertak sambal saja. Entahaah!
http://kotakinformasi.wordpress.com/2011/02/20/anarkis-di-tengah-pluralis/#more-328

Penyimpangan Sosial Dalam Masyarakat


Arti Definisi / Pengertian Penyimpangan Sosial (social deviation)
1.     Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sitem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.
2.      Menurut James W. Van Der Zanden perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi.
3.      PAUL B HORTON, Penyimpangan adalah setiap perilaku dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma - norma kelompok atau masyarakat.
4.      LEWIS COSER, Perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial.
5.      BRUCE J KOHEN, Penyimpangan sosial (DEVIATION) adalah tingkat laku yang melanggar atau bertentangan dari aturan - aturan normatif (HUKUM) maupun harapan - harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.  
Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dll. Sedangkan penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain.
Pengertian Penyimpangan sosial

penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau lakukan. dimanapun Penyimpangan sosial dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit, tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tak dengan nilai - nilai dan norma - norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain Penyimpangan (DEVIATION) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (CONFORMITY) terhadap kehendak masyarakat.
A.   Macam-Macam / Jenis-Jenis Penyimpangan Individual (individual deviation)
Penyimpangan individual atau personal adalah suatu perilaku pada seseorang dengan melakukan pelanggaran terhadap suatu norma pada kebudayaan yang telah mapan akibat sikap perilaku yang jahat atau terjadinya gangguan jiwa pada seseorang.
Tingkatan bentuk penyimpangan seseorang pada norma yang berlaku :

1. Bandel atau tidak patuh dan taat perkataan orang tua untuk perbaikan diri sendiri serta tetap melakukan perbuatan yang tidak disukai orangtua dan mungkin anggota keluarga lainnya.
2. Tidak mengindahkan perkataan orang-orang disekitarnya yang memiliki wewenang seperti guru, kepala sekolah, ketua rt rw, pemuka agama, pemuka adat, dan lain sebagainya.
3. Melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di lingkungannya.
4. Melakukan tindak kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan bermasyarakat sehingga menimbulkan keresahan. ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan merugikan, menyakiti, dll.
Macam-macam bentuk penyimpangan indivisual :

1. Penyalahgunaan Narkoba.
2. Pelacuran.
3. Penyimpangan seksual (homo, lesbian, biseksual, pedofil, sodomi, zina, seks bebas, transeksual).
4. Tindak Kriminal / Kejahatan (perampokan, pencurian, pembunuhan, pengrusakan, pemerkosaan, dan lain sebagainya).
5. Gaya Hidup (wanita bepakaian minimalis di tempat umum, pria beranting, suka berbohong, dsb).
B.   Macam-Macam / Jenis-Jenis Penyimpangan Bersama-Sama / Kolektif (group deviation)
Penyimpangan Kolektif adalah suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan serta tindak kriminalitas lainnya.
Bentuk penyimpangan sosial tersebut dapat dihasilkan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kenakalan atau kejahatan kelompok.
Bentuk penyimpangan kolektip :

1. Tindak Kenakalan

Suatu kelompok yang didonimasi oleh orang-orang yang nakal umumnya suka melakukan sesuatu hal yang dianggap berani dan keren walaupun bagi masyarakat umum tindakan trsebut adalah bodoh, tidak berguna dan mengganggu. Contoh penyimpangan kenakalan bersama yaitu seperti aksi kebut-kebutan di jalan, mendirikan genk yang suka onar, mengoda dan mengganggu cewek yang melintas, corat-coret tembok orang dan lain sebagainya.

2. Tawuran / Perkelahian Antar Kelompok
Pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang sama-sama nakal atau kurang berpendidikan mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka di tempat umum sehingga orang lain yang tidak bersalah banyak menjadi korban. COntoh : tawuran anak sma 70 dengan anak sma 6, tawuran penduduk berlan dan matraman, dan sebagainya.

3. Tindak Kejahatan Berkelompok / Komplotan

Kelompok jenis ini suka melakukan tindak kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contoh : Perampok, perompak, bajing loncat, penjajah, grup koruptor, sindikat curanmor dan lain-lain.

4. Penyimpangan Budaya

Penyimpangan kebudayaan adalah suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Contoh : merayakan hari-hari besar negara lain di lingkungan tempat tinggal sekitar sendirian, syarat mas kawin yang tinggi, membuat batas atau hijab antara laki-laki dengan wanita pada acara resepsi pernikahan, dsb.
FAKTOR PENYEBAB PENYIMPANGAN SOSIAL

Secara umum , faktor penyebab penyimpangan sosial  yang terjadi masyarakat dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

1. FAKTOR INTERN,  beberapa faktor intern atau dalam diri individu yang diidentifikasi dapat menyebabkan lahirnya penyimpangan sosial, diantaranya adalah kepintaran, usia, jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga, dan sikap mental yang tidak sehat.

2. FAKTOR EKSTERN, faktor yang menyebabkan munculnya penyimpangan sosial yaitu rumah tangga, pendidikan sekolah, lingkungan pergaulan, media massa, serta tidak sanggup mengikuti peraturan dalam masyarakat.

Menurut JAMES W VANDER ZANDEN, faktor penyebab penyimpangan sosial antara lain :
1. longgar atau tidaknya nilai dan norma
2. sosialisasi yang tidak semprna.
3. sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang.

Menurut CESARE LOMBROSSO, Faktornya adalah biologis, psikologis dan Sosiologis.
http://organisasi.org/macam-jenis-pengertian-penyimpangan-sosial-individual-dan-kolektif-pelajaran-sosiologi-ips

Runtuhnya Etika Sosial


PENGERTIAN ETIKA
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.
Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :
  • Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
  • Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.
Etika secara umum dapat dibagi menjadi :
  1. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
  1. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.
ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :
 a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
 b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.
Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.
Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa pandangan­pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.
Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :
  1. Sikap terhadap sesama
  2. Etika keluarga
  3. Etika profesi
  4. Etika politik
  5. Etika lingkungan
  6. Etika idiologi
Para ahli sering mendefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian secara khusus dikaitkan dengan interaksi sosial kita, etika dirupakan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk mengontrol segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control“, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Contoh, Kode Etik DPR-RI yang sedang dalam proses menunggu persetujuan Rapat paripurna DPR.
Moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata laku itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan akan menimbulkan “hukuman” bagi pelanggarnya. Ukuran moral harusnya didasarkan pada nilai budaya yang timbul dan berkembang di masyarakat dan/atau agama yang dianut.
Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Pancasila memancarkan nilai-nilai etika dan moral yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap individu warga negara Indonesia. Etika dan moral berbangsa dan bernegara perlu dianggap sebagai etika terapan karena aturan normatif yang bersifat umum, diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai etika khusus, etika dan moral berbangsa merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam situasi konkret.
Etika dan moral berbangsa ini, setidaknya terdiri dari tiga, yaitu: pertama, etika dan moral Individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Kedua, etika sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial. Etika individual dan etika sosial berkaitan erat satu sama lain, bahkan dalam arti tertentu sulit untuk dilepaskan dan dipisahkan satu sama lain. Ketiga, etika Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.
SEPERTINYA sistem demokrasi yang sedang tumbuh di tengah-tengah manusia Indonesia harus mematikan sebagian nilai dan budaya terutama menyangkut etika sosial dan moralitas yang sering dibina dan dibanggakan oleh para leluhur kita.

Demokrasi adalah pintu kebebasan bagi semua komponen bangsa terutama rakyat untuk berekspresi dan mengutamakan hak dalam segala ruang. Tidak hanya politik, demokrasi juga menyentuh ranah sosial, di mana hak seseorang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain meskipun hak itu tidak dibenarkan menurut adat dan budaya lokal setempat namun demokrasi melegalkannya tanpa harus memahami adat istiadat setempat.

Perilaku para generasi muda terutama pelajar dan mahasiswa telah melampaui sekat-sekat yang dilarang oleh hukum adat dan budaya, sebut saja perilaku tidak menghargai orang yang lebih dewasa dari mereka, kekuasaan dan kekayaan bisa saja dipergunakan oleh sebagian generasi untuk “menghina” orang yang seharusnya mereka hormati menurut adat setempat. Ini adalah tanda-tanda kecacatan etika, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Peristiwa pengaduan guru dan orang tua apabila dalam mendidik sedikit melakukan kekerasan fisik dianggap sebagai bentuk pelanggaran demokrasi dan hak asasi dalam sebuah negara, dan hukum negara membenarkan para orang tua dan guru kemudian hari diproses kembali secara hukum. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan kaidah dan aturan adat serta agama Islam yang mengharuskan anak untuk taat kepada guru dan orang tua.

Pelanggaran nilai merebak bak harum wewangian di tengah masyarakat kita, segerombolan anak sekolah yang merayakan pesta kelulusan dengan aksi coret baju dan ngebut-ngebutan di jalan umum, pelanggaran etika agama seperti khalwat yang dilakukan di depan umum, tidak akan lagi bisa dicegah oleh orang yang lebih tua seperti zaman dahulu saat orang tua dibantu oleh orang sekampung memiliki otoritas memantau perilaku anak di luar rumah. Ini adalah bukti dari runtuhnya etika sosial dalam kehidupan masyarakat karena yang lebih tua yang seharusnya dihormati justru memperoleh hukuman sosial dan politik baik dari lingkungan masyarakatnya maupun kekuatan politik aparat negara. Seolah mereka tidak memahami hukum agama dan etika yang berlaku di sebuah tempat. Ketika sebuah kearifan lokal yang berlaku dianggap “keras” maka ramai-ramai para aktivis mengklaim itu bentuk pelanggaran HAM. Perlu dicatat bahwa Aceh memiliki tradisi yang kuat dalam menerapkan adat, tidak semuanya ilmu yang dibawa dari “barat” cocok untuk iklim Aceh dan Indonesia umumnya.

Nilai hak asasi manusia dianggap berhasil apabila orang tua dan guru secara tidak langsung harus berhadapan dengan hukum negara apabila mereka “melarang” anak-anaknya dengan sedikit kekerasan untuk tidak melakukan hal yang melanggar etika, mereka harus berhadapan langsung dengan sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang sama sekali tidak pernah dikenal bahkan kadang tidak sesuai dengan pendidikan agama kita. Justru hukum agama membolehkan melakukan “kekerasan” fisik yang tidak merusak tubuh apabila seseorang itu dianggap membuat cacat nilai menurut perspektif agama. Pantaslah kemudian Koentjaraningrat seorang antropolog terkemukaka di Indonesia dengan lugas menyatakan bahwa tidak semua budaya barat bisa diterapkan di negara Indonesia yang notabene adat dan budayanya sangat berbeda dengan barat. Indonesia memiliki ratusan suku dengan etika sosial dan adat yang sudah berlaku dari generasi ke generasi.

Indonesia umumnya dan Aceh khususnya telah menunjukkan gejala kecacatan tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari runtuhnya otoritas orang tua dan guru sebagai pengamat dan penjaga etika sosial dan moral di tengah-tengah masyarakat. Hampir semua manusia di Aceh hari ini berlomba-lomba untuk memperkaya diri tanpa menghiraukan sendi-sendi sosial budaya yang bisa runtuh bahkan hilang kapan saja. Berapa banyak hari ini orang yang mampu menghalau tindakan salah orang lain yang jelas melanggar menurut agama dan adat. Mereka tidak akan pernah mampu karena mereka berhadapan dengan “tentara-tentara” demokrasi dan hak asasi manusia ala barat yang justru kadang menghilangkan identitas kita sebagai bangsa berbasis nilai dan agama Islam.

Ketika kecacatan terjadi pada moralitas dan etika sosial masyarakat, maka artinya kecacatan tersebut bisa mengancam pada hilangnya identitas diri sebuah bangsa. Paling tidak hal itu tampak dari semua perilaku generasi bangsa yang melecehkan nilai agama tanpa menghiraukan larangan orang tua dan guru, jelas otoritas itu hilang begitu saja. Bahkan, mereka berperilaku seperti seorang tokoh dengan melambaikan tangan dan mengumbar senyum ketika larangan agama dan etika sosial mereka langgar. Apa maksud dari fenomena ini. Apakah demokrasi dan nilai hak asasi manusia ala barat masih cocok di tengah masyarakat kita. Meskipun sistem itu “menginjak-injak” identitas kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki akar adat dan agama yang dianggap kuat.

Krisis moralitas ini terjadi karena sendi-sendi beretika sosial dan menjaga nilai-nilai agama sudah dilupakan. Tidak ada lagi kepedulian kepada generasi muda dalam hal beragama dan berbudaya sesuai tuntutan budaya setempat. Ini dibuktikan dengan makin maraknya pelanggaran syariah, pelanggaran etika sosial bahkan jatuhnya moralitas para generasi tanpa bisa dicegah oleh guru dan orang tua. Padahal agama Islam dan adat Aceh secara tegas telah menyatakan “apabila kamu melihat sebuah kemungkaran maka cegahlah dia dengan tanganmu, apabila kamu tidak sanggup maka cegahlah dengan lisanmu, apabila tidak sanggup cegahlah dengan membenci perbuatan tersebut dalam hatimu, karena itulah selemah-lemah iman.”
http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/27/pemahaman-etika-dan-moral-bangsa/

PENGERTIAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN MAJEMUK


1. Furnivall
Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu satu kesatuan politik.
2. Clifford Gertz
Masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing sub sistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial.
3. Nasikun
Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara setruktur memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat deverseyang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.
4. Kesimpulan saya
Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang teriri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, dll yang hidup dalam suatu kelompok masyrakat yang memiliki satu pemerintaha tetapi dalam masyarakat itu masig terdapat segmen- segmen yang tidak bisa disatukan.
CIRI-CIRI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

1. Terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku,ras,dll tapi masih memiliki pemisah. Yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang di sebut primordial. Contohnya, di Jakarta terdiri dari berbagai suku dan ras, baik itu suku dan ras dari daerah dalam negri maupun luar negri, dalam kenyataannya mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial kedaerahaannya.
2. Memilki struktur dalam lembaga yang non komplementer, maksudnya adalah dalam masyarakat majemuk suatu lembaga akam mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya alias karena kurang lengkapnya persatuan tyang terpisah oleh segmen-segmen tertentu.
3. Konsesnsus rendah, maksudnya adalah dalam kelembagaan pastinya perlu adany asuatu kebijakan dan keputusan. Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama itulah yang dimaksud konsensus, berarti dalam suatu masyarakat majemuk sulit sekali dalam penganbilan keputusan.
4. Relatif potensi ada konflik, dalam suatu masyarakat majemuk pastinya terdiri dari berbagai macam suku adat dankebiasaan masing-masing. Dalam teorinya semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat, kemungkinan akan terjadinya konflik itu sangatlah tinggi dan proses peng-integrasianya juga susah
5. Integrasi dapat tumbuh dengan paksaan, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa dalam masyarakat multikultural itu susah sekali terjadi pengintegrasian, maka jalan alternatifnya adalah dengan cara paksaan, walaupun dengan cara seperti ini integrasi itu tidak bertahan lama.
6. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain, karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada ingroup fiiling tinggi maka bila suaru ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atas masyarakat itu maka dia akan mengedapankan kepentingan suku atau rasnya.
SEBAB TERJADINYA MULTIKULTURALISME
1. Factor geografis,faktor ini sangat mempengarudi apa dan bagaimana kebiasaan sua tu masyarakat. Maka dalam suatu daera yang memiliki kondisi geografis yang berbeda maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat( multikultural).
2. Pengaruh budaya asing, mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural, karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh mind set mereka dan menjadkan perbedaan antara
3. Kondisi iklim yang berbeda, maksudnya hampir sama denga perbedaan letak geografis suatu daerah.
BENTUK MASYARAKAT MULTIKULTURAL
1. INTERSEKSI
A) Konsep
Interseksi merupakan suatu titik potong atau pertemuan. Dalam sosiologi, interseksi dikenal sebagai suatu golongan etnik yang majemuk.
B) Definisi
Dalam Sosiologi, interseksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi. Baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat majemuk.
Suatu interseksi terbentuk melalui interaksi sosial atau pergaulan yang intensif dari anggota-anggotanya melalui sarana pergaulan dalam kebudayaan manusia, antara lain bahasa, kesenian, sarana transportasi, pasar, sekolah. Dalam memanfaatkan sarana-sarana interseksi sosial itu, anggota masyarakat dari latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, tingkat ekonomi, pendidikan, atau keturunan berbeda-beda dapat bersama-sama menjadi anggota suatu kelompok sosial tertentu atau menjadi penganut agama tertentu.
C) Penjelasan definisi
Jadi, yang dimaksud dengan interseksi adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak suku,budaya,agama, dll yang berbaur menjadi satu kesatuan di dalam komunitas tertentu.
2. KONSOLIDASI
A) Konsep
Suatu proses penguatan pemikiran atas kepercayaan yang telah diyakini agar kepercayaan akan sesuatu yang diyakini semakin kuat. Yang mana hal ini dilakukan oleh orang yang lebih mengerti akan kepercayaan yang dianut.
B) Definisi
Konsolidasi adalah suatu proses penguatan yang dilakukan untuk memberikan tambahan keimanan atas apa yang telah seseorang yakini, yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah mencapai tingkatan tertenatu.
C) Penjelasan definisi
Jadi, yang dimaksud dengan konsolidasi adalah suatu penguatan atas apa yang telah melekat pada dirinya.
3. PRIMORDIALISME
A) Konsep
Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.
B) Definisi
Primordialisme berasal dari kata bahasa latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan.
Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (internalized value) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya.
C) Penjelasan definisi
Jadi, suatu primordialisme adalah suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging. Maka setiap orang yang memiliki primordial pasti dia akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mendarah daging dalam dirinya.
4. ETNOSENTRISME
A) Konsep
Etnosentris sangat erat hubungannya dengan apa yang disebut in group feeling (keikut sertaan dalam kelompok) tinggi. Biasanya dalam suatu kelompok sosial sering kita melihat perang antar desa, perang antar suku ataupun perang dalam agama dan sebagainya. Tapi entosentris lebih kepada anggapan suatu kelompok sosial bahwa kelompoknyalah yang paling unggul.
B) Definisi
Jadi, yang dimaksud dengan etnosentris adalah suatu anggapan dari kelompok sosial bahwa kelompoknyalah yang paling unggul.
C) Penjelasan definisi
Dari definisi di atas kita dapat memahami bahwa dalam suatu masyarakat majemuk terdapat suatu kelompok yang beranggapan bahwa kelompoknyalah yang paling unggul dari kelompok-kelompok sosial lain.
5. POLITIK ALIRAN
A) Konsep
Politik aliran adalah suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas-ormas yang memiliki suatu pemersatu berupa partai politik dalam suatu negara, sehingga ormas tersebut dikatakan penganut partai yang memang dijadikan pemersatu dalam negara.
B) Definisi
Politik Aliran adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki dekengan (jawa) untuk memelihara dan menyejahterakan anggotanya. Contoh : Hahdhotul Ulama’ memiliki dekengan berupa Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Muhammadiyyah memiliki dekengan berupa Partai Amanat Nasional(PAN), dll.
Masyarakat Majemuk Indonesia
Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (by force) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Sebelum Perang Dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok dan kritikal dari masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyrakat suku bangsa, dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional. Dalam perspektif hubngan kekuatan, sistem nasional atau pemerintahan nasional adalah yang dominan dan masyarakat-masyarakat suku bangsa adalah minoritas. Hubungan antara pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa dalam masyarakat jajahan selalu diperantarai oleh golongan perantara, yang posisi ini di hindia Belanda dipegang oleh golongan Cina, Arab, dan Timur Asing lainnya untuk kepentingan pasar. Sedangkan para sultan dan raja atau para bangsawan yang disukung oleh para birokrat (priyayi) digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan penguasaan. Atau dipercayakan kepada para bangsawan dan priyayi untuk kelompok-kelompok suku bangsa yang digolongkan sebagai terbelakang atau primitif.
Dalam masyarakat majemuk dengan demikian ada perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas. Dalam masyarakat Hindia Belanda, pemerintah nasional atau penjajah mempunyai kekutan iliter dan polisi yang dibarengi dengan kekuatan hukum untuk memaksakan kepentingan-kepentingannya, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dalam struktur hubungan kekuatan yang berlaku secara nasional, dalalm penjajahan hindia Belanda terdapat golongan yang paling dominan yang berada pada lapisan teratas, yaitu orang Belanda dan orang kulit putih, disusul oleh orang Cina, Arab, dan Timur asing lainnya, dan kemuian yang terbawah adalah mereka yang tergolong pribumi. Mereka yang tergolong pribumi digolongkan lagi menjadi yang tergolong telah menganl peradaban dan meraka yang belum mengenal peradaban atau yang masih primitif. Dalam struktur yang berlaku nasional ini terdapat struktur-struktur hubungan kekuatan dominan-minoritas yang bervariasi sesuai konteks-konteks hubungan dan kepentingan yang berlaku.
Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah penajajahan Jepang yang merupakan pemerintahan militer telah memposisikan diri sebagai kekuatan memaksa yang maha besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat suku bangsa yang dijajahnya. Dengan kerakusannya yang luar biasa, seluruh wilayah jajahan Jepang di Indonesia dieksploitasi secara habis habisan baik yang berupa sumber daya alam fisik maupun sumber daya manusianya (ingat Romusha), yang merupakan kelompok minoritas dalam perspektif penjajahan Jepang. Warga masyarakat Hindia Belanda yang kemudian menjadi warga penjajahan Jepang menyadari pentingnya memerdekakan diri dari penjajahan Jepang yang amat menyengsarakan mereka, emmerdekakan diri pada tanggal 17 agustus tahun 1945, dipimpin oleh Soekarno-Hatta.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang disemangati oleh Sumpah Pemuda tahun 1928, sebetulnya merupakan terbentuknya sebuah bangsa dalam sebuah negara yaitu Indonesia tanpa ada unsur paksaan. Pada tahun-tahun penguasaan dan pemantapan kekuasaan pemerintah nasional barulah muncul sejumlah pemberontakan kesukubangsaan-keyakinan keagamaan terhadap pemerintah nasional atau pemerintah pusat, seperti yang dilakukakn oleh DI/TII di jawa Barat, DI/TII di Sulawesi Selatan, RMS, PRRI di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, dan berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari Republik Indonesia akhir-akhir ini sebagaimana yang terjadi di Aceh, di Riau, dan di Papua, yang harus diredam secara militer. Begitu juga dengan kerusuhan berdarah antar suku bangsa yang terjadi di kabupaten Sambas, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku yang harus diredam secara paksa. Kesemuanya ini menunjukkan adanya pemantapan pemersatuan negara Indonesia secara paksa, yang disebabkan oleh adanya pertentangan antara sistem nasional dengan masyarakat suku bangsa dan konflik di antara masyarakat-masyarakat suku bangsa dan keyakinan keagamaan yang berbeda di Indonesia.
Dalam era diberlakukannya otonomi daerah, siapa yang sepenuhnya berhak atas sumber daya alam, fisik, dan sosial budaya, juga diberlakukan oleh pemerintahan lokal, yang dikuasai dan didominasi administrasi dan politiknya oleh putra daerah atau mereka yang secara suku bangsa adalah suku bangsa yang asli setempat. Ini berlaku pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten dan wilayah administrasinya. Ketentuan otonomi daerah ini menghasilkan golongan dominan dan golongan minoritas yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kesukubangsaan yang bersangkutan. Lalu apakah itu dinamakan minoritas dan dominan?
Hubungan Dominan-Minoritas
Kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajad atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka itu hidup. Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat dimana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka yang tergolong minoritas mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan, dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.
Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajadnya itu adalah berbeda dari mereka dantergolong sebagai orang asing; (3) adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajadnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut.
Dalam pembahasan tersebut di atas, keberadaan dan kehidupan minoritas yang dilihat dalam pertentangannya dengan dominan, adalah sebuah pendekatan untuk melihat minoritas dengan segala keterbatasannya dan dengan diskriminasi dan perlakukan yang tidak adil dari mereka yang tergolong dominan. Dalam perspektif ini, dominan-minoritas dilihat sebagai hubungan kekuatan. Kekuatan yang terwujud dalam struktur-struktur hubungan kekuatan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat-tingkat lokal. Bila kita melihat minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dengan mayoritas maka yang akan dihasilkan adalah hubungan mereka yang populasinya besar (mayoritas) dan yang populasinya kecil (minoritas). Perspektif ini tidak akan dapat memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya.
Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuakn yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan sosial askriptif adalah suku bangsa (termasuk golongan ras, kebudayaan sukubangsa, dan keyakinan beragama), gender atau golongan jenis kelamin, dan umur. Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk merubah cara hidup dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas (atau asimilasi) adalah pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk. Berbagai kritik atau penentangan terhadap dua pola yang umum dilakukan oleh golongan dominan terhadap minoritas biasanya tidak mempan, karena golongan dominan mempunyai kekuatan berlebih dan dapat memaksakan kehendak mereka baik secara kasar dengan kekuatan militer dan atau polisi atau dengan menggunakan ketentuan hukum dan berbagai cara lalin yang secara sosial dan budaya masuk akal bagi kepentingan mereka yang dominan. Menurut pendapat saya, cara yang terbaik adalah dengan merubah masyarakat majemuk (plural society) menjadi masyarakat multikultural (multicultural society), dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Multikulturalisme dan Kesederajatan
Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutma ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa (dan ras), gender, dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komuniti atau masyarakat setempat.
Sehingga upaya penyebarluasan dan pemantapan serta penerapan ideologi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, mau tidak mau harus bergandengan tangan dengan upaya penyebaran dan pemantapan ideologi demokrasi dan kebangsaan atau kewarganegaraan dalam porsi yang seimbang. Sehingga setiap orang Indoensia nantinya, akan mempunyai kesadaran tanggung jawab sebagai orang warga negara Indonesia, sebagai warga sukubangsa dankebudayaannya, tergolong sebagai gender tertentu, dan tergolong sebagai umur tertentu yang tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang atau kelompok yang tergolong lain dari dirinya sendiri dan akan mampu untuk secara logika menolak diskriminasi dan perlakuakn sewenang-wenang oleh kelompok atau masyarakat yang dominan. Program penyebarluasan dan pemantapan ideologi multikulturalisme ini pernah saya usulkan untuk dilakukan melalui pendidikakn dari SD s.d. Sekolah Menengah Atas, dan juga S1 Universitas. Melalui kesempatan ini saya juga ingin mengusulkan bahwa ideologi multikulturalisme seharusnya juga disebarluaskan dan dimantapkan melalui program-program yang diselenggarakan oleh LSM yang yang sejenis.
Mengapa perjuangan anti-diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas dilakukan melalui perjuangan menuju masyarakat multikultural? Karena perjuangan anti-diskriminasi dan perjuangan hak-hak hidup dalam kesederajatan dari minoritas adalah perjuangan politik, dan perjuangan politik adalah perjuangan kekuatan. Perjuangan kekuatan yang akan memberikan kekuatan kepada kelompok-kelompok minoritas sehingga hak-hak hidup untuk berbeda dapat dipertahankan dan tidak tidak didiskriminasi karena digolongkan sebagai sederajad dari mereka yang semula menganggap mereka sebagai dominan. Perjuangan politik seperti ini menuntut adanya landasan logika yang masuk akal di samping kekuatan nyata yang harus digunakan dalam penerapannya. Logika yang masuk akal tersebut ada dalam multikulturalisme dan dalam demokrasi.
Upaya yang telah dan sedang dilakukan terhadap lima kelompok minoritas di Indonesia oleh LSM, untuk meningkatkan derajad mereka, mungkin dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang mencakup ideologi multikulturalisme dan demokrasi serta kebangsaan, dan berbagai upaya untuk menstimuli peningkatan kerja produktif dan profesi. Sehingga mereka itu tidak lagi berada dalam keterbelakangan dan ketergantungan pada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat setempat dimana kelompok minoritas itu hidup.
http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html

Arti Pentingnya Organisasi dan Metode

Pengertian organisasi dan manajemen berkisar pada suatu terminologi yang memadukan dua konsep besar: Konsep organisasi dan konsep manajemen. Baik organisasi maupun manajemen tidak dipandang secara eksklusif melainkan diasumsikan merupakan 2 konsep yang saling melengkapi. Organisasi merupakan suatu entitas kelompok manusia, yang di dalam pengelolaan sehari-hari membutuhkan kegiatan manajemen. Tanpa manajemen, sulit bagi suatu organisasi bertahan hidup. Tanpa organisasi, manajemen kehilangan media aplikasinya, hanya semacam “ruh” tanpa “jasad.”
Sebelum masuk terlalu jauh, perlu diberikan beberapa rambu yang membatasi penggunaan kedua konsep agar pembahasan tidak overlap. Pertama, baik organisasi ataupun manajemen adalah dua konsep terpisah. Kedua, organisasi dan manajemen dapat berpadu karena masing-masing memiliki ontologi (bidang kajian) nya sendiri-sendiri yang saling melengkapi satu sama lain. Ketiga, sebelum masuk ke dalam pembahasan “simbiosis-mutualis” antara konsep organisasi dan manajemen, perlu diberikan definisi atas masing-masing konsep. 
Definisi Organisasi
Edgar H. Schein mendefinisikan organisasi sebagai “koordinasi yang bersifat rasional yang dilakukan oleh sejumlah orang demi mencapai sejumlah tujuan yang jelas, lewat pembagian kerja atau fungsi, dan lewat suatu hirarki otoritas dan pertanggungjawaban.”[1] Menurut Talcott Parsons, organisasi berbeda dengan sistem-sistem sosial lainnya karena ia memiliki sifat formal dan berorientasi pada pencapaian suatu tujuan.[2] Dengan demikian, secara umum kita dapat mendefinisikan organisasi sebagai suatu kolektivitas orang yang aktivitasnya didesain secara sadar, dikoordinasi dan diatur oleh para anggotanya dalam rangka mengejar suatu tujuan tertentu dan menggapai tujuan bersama yang sifatnya lebih spesifik.
Richard L. Daft mendefinisikan organisasi sebagai (1) entitas sosial yang (2) diatur oleh tujuan, (3) didesain secara sengaja berupa sistem aktivitas yang terstruktur dan terkoordinasi, dan (4) berhubungan dengan lingkungan eksternalnya.[3] Bagi Daft, organisasi tidak dibangun oleh seperangkat aturan dan prosedur, melainkan oleh orang serta hubungan antara mereka dengan orang lainnya. Daft melanjutkan bahwa organisasi “ ... exist when people interact with one another to perform essential functions that help attain goals.”[4] Daft menempatkan peran manajer dalam posisi sentral untuk menstrukturasi dan mengkoordinasi sumber daya organisasi guna mencapai tujuan organisasi.
Stephen Robbins and Mary Mathew mendefinisikan organisasi sebagai “entitas sosial yang dikoordinasi secara sadar, dengan batasan-batasan yang relatif dapat dikenali, yang berfungsi secara terus-menerus dengan dasarnya yaitu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau seperangkat tujuan.[5]
Menurut Robbins and Mathew, kalimat “dikoordinasi secara sadar” merujuk pada “manajemen,” “entitas sosial” merujuk pada unit (organisasi) yang terdiri atas orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang dilakukan sejumlah orang di dalam organisasi tidak muncul begitu saja melainkan telah disusun sedemikian rupa. Karena organisasi adalah entitas sosial, maka pola-pola interaksi di antara para anggotanya harus seimbang dan harmonis guna meminimalisir “keberlebihan” disamping juga memastikan bahwa tugas-tugas tertentu dapat dirampungkan.
Masih menurut Robbins and Mathew, organisasi punya “batas-batas yang relatif dapat dikenali.” Batasan ini dapat berubah setiap waktu, dan ia tidak selalu jelas, tetapi batasan yang ditentukan tetap harus ada. Batasan ini berguna untuk membedakan antara anggota dengan nonanggota. Batasan tersebut dapat dicapai lewat kontrak-kontrak eksplisit (tegas) ataupun implisit (terselubung) di mana kerja dipertukarkan dengan upah. Bahkan, dalam organisasi sukarela, kontribusi (upah) anggota diberikan dalam bentuk prestise, interaksi sosial, atau kepuasan menolong orang lain (altruisme).
Juga, menurut Robbins and Matthew, orang-orang di dalam organisasi punya kaitan “terus-menerus.” Misalnya, seorang sales terlibat di dalam organisasi 8 jam sehari dan 6 hari seminggu. Sebaliknya, anggota dalam organisasi semisal APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) paling banter bertemu saat halal bihalal Lebaran atau rapat 2 kali dalam 1 tahun akademik. Terakhir, organisasi ada untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang dimaksud dalam kalimat terakhir tersebut adalah “tujuan.”
Definisi organisasi lainnya diberikan Gareth Jones and Mary Mathew, yang mendefinisikannya sebagai “alat yang digunakan oleh orang dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka guna memenuhi sesuatu yang mereka harapkan atau hargai, yaitu mencapai tujuan.[6] Untuk definisi ini, Jones dan Mathew mencontohkan, karena orang menghargai keamanan maka mereka menciptakan organisasi-organisasi seperti kepolisian, angkatan bersenjata, atau bank (untuk keamanan kepemilikan). Orang yang menghargai hiburan menciptakan organisasi seperti Walt and Disney Company, Metro Goldwyn-Meyer, atau Lions Gate. Orang yang menghargai nilai-nilai spiritual atau pendidikan mendirikan Walubi (Perwalian Umat Buddha Indonesia), yayasan pendidikan, atau yayasan penyandang cacat. 
Definisi Manajemen
Menurut Harold Koontz and Heinz Weihrich, manajemen adalah “proses penyusunan dan pemeliharaan lingkungan dalam mana individu-individu, bekerja secara bersama dalam suatu kelompok, yang berupaya memenuhi suatu tujuan secara efisien. Koontz and Wehrich lalu meluaskan definisi tersebut sebagai berikut:[7] 
Sebagaimana manajer, orang-orang menjalankan fungsi manajerial seperti planning, organizing, staffing, leading, and controlling.
Manajemen diberlakukan atas setiap jenis organisasi.
Fungsi manajerial ditimpakan pada setiap manajer pada level organisasi manapun.
Manajemen memberi perhatian pada produktivitas.
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert, JR. mendefinikan manajemen sebagai “proses planning, organizing, leading, dan controlling kerja-kerja para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ada.” [8] Manajemen adalah praktek yang disadari dan terus-menerus guna membentuk organisasi. Setiap organisasi punya orang yang bertanggung jawab guna membimbing mereka mencapai tujuan. Orang ini disebut manajer. Sebab itu, organisasi haruslah dimanajemen.
Menurut Andrew J. DuBrin – mirip dengan Stoner et al di atas –manajemen adalah “proses penggunaan sumberdaya organisasi guna mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi planning, organizing and staffing, leading, dan controlling.”[9] Definisi manajemen dari DuBrin ini kiranya tidak terlampau berbeda dengan definisi-definisi manajemen lainnya.
Manajemen, menurut definisi Robert Kreitner, adalah suatu proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah.[10] Ada 5 komponen penting dalam definisi tersebut, yaitu:[11] 
Bekerja dengan dan melalui orang lain;
Mencapai tujuan-tujuan organisasi;
Penyeimbangan efektifivitas dan efisiensi;
Mencapai hasil terbaik dalam keterbatasan sumber daya; dan
Menghadapi lingkungan yang berubah.
Bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajemen adalah sebuah proses sosial. Suatu tujuan kolektif mampu membawa individu-individu yang berbeda untuk bekerja bersama-sama. Misalnya membangun candi-candi atau masjid-masjid, merakit sepeda motor, membangun stadion olahraga, membangun gedung sekolah, dan sejenisnya. Dalam konteks bekerja dengan dan melalui orang lain ini peran manajer menjadi signifikan. Manajer akan dihadapkan dengan : (1) masalah hubungan interpersonal; (2) kegagalan memenuhi tujuan organisasi; (3) kegagalan membangun dan memimpin tim; dan (4) ketidakmampuan untuk berubah dan beradaptasi selama masa transisi.
Mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan adalah sasaran yang harus diperjuangkan serta diharapkan untuk tercapai. Organisasi biasanya lebih berhasil jika kegiatannya dituntun oleh tantangan untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan individu, pencapaian tujuan organisasi harus dilakukan lewat tindakan kolektif. PT. Astra International, sebagai misal, menargetkan penjualan 550 ribu unit roda empat pada 2012 dan mempertahankan pangsa pasar 55%. Dengan target tersebut, manajemen perusahaan ini harus mampu memanage 151.303 pekerja-nya yang tersebar dalam 148 perusahaan cabang untuk mencapai tujuan ini.[12]
Penyeimbangan efektifivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah elemen kunci dalam proses manajemen yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi adalah elemen kunci dalam proses manajemen yang menyeimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi dapat dilihat melalui kalimat-kalimat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 1Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu3_jmkWyWBdWmfXHGsZMIM_lULosnAKEm2V6emc8pMYDqdrAQdo9Q4GnpnFOZcX9xEBs-AFFFofIygC8hkISFuWSP-yJx8q6RPdn9FmHEAg935UvzOzOPZcqO2vvItoHMLWiz71JW1cY/s1600/Capture.PNG
Mencapai hasil terbaik dalam keterbatasan sumber daya. Manusia hidup di dunia yang serba terbatas. Dalam dunia yang terbatas ini, bidang ekonomi dan manajemen memiliki fokus yang serupa. Ekonomi bicara soal bagaimana sumber daya yang terbatas bisa didistribusikan untuk pemakaian-pemakaian berbeda. Manajemen bicara soal bagaimana manajer mengatur faktor-faktor produksi yang terbatas – tenaga kerja, tanah, dan modal – agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
Menghadapi lingkungan yang berubah. Manajer yang sukses adalah yang mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Masalah yang berhubungan dengan perubahan ini adalah terrorisme, globalisasi, environmentalisme, evolusi kualitas produk, bangkitnya kesadaran identitas, dan revolusi internet serta e-business.
Lewat paparan singkat dan sedikit penjelasan mengenai konsep organisasi dan manajemen, maka dapat dilihat kesalingterkaitan antara kedua konsep tersebut. Organisasi membutuhkan manajemen guna mengatur dirinya, manajemen membutuhkan entitas organisasi untuk mengaktualisasikan fungsi-fungsinya dan ini terjelma dalam fungsi-fungsi manajerial dalam organisasi.
Hubungan Antara Manajemen, Organisasi, Dan Tata Kerja
A. Manajemen dan Organisasi.
Organisasi adalah tempat orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati bersama. Jika tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan maka organisasi mereka disebut perusahaan. Jika tujuan mereka untuk bermain bola maka organisasi mereka disebut organisasi sepakbola dsb. Agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik perlu pengelolaan, pekerjaan mengelola itu disebut manajemen dan orang yang mengelola/memimpin disebut manejer. Jadi, dalam rangka manajemen maka harus ada organisasi, demikian eratnya dan kekalnya (consistency) hubungan antara manajemen dan organisasi.
B. Manajemen dan Tata Kerja.
Tata kerja atau metode adalah satu cara bagaimana (how) agar sumber – sumber dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat.
C. Manajemen, Organisasi dan Tata Kerja.
Eratnya hubungan atau hubungan timbal balik antara ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut :
a) Manajemen –> Proses kegiatan pencapaian tujuan bersama melalui kerjasama antar manusia.
b) Organisasi –> Alat bagi pencapaian tujuan tersebut dan alat bagi pengelompokkan kerjasama.
c) Tata kerja –> Pola cara-cara bagaimana kegiatan dan kerjasama tersebut harus dilaksanakan sehingga tujuan tercapai secara efisien.
Dari konsep tersebut, jelaslah bahwa baik manajemen, organisasi maupun tata kerja ketiganya diarahkan kepada tercapainya tujuan.
D. Arti Penting Organisasi dan Metode.
Organisasi adalah sekumpulan orang atau badan yang mempunyai tujuan yang sama. Pandangan umum organisasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
a. Sebagai wadah –> tempat dimana kegiatan manajemen dijalankan.
b. Sebagai proses –> memperhatikan interaksi/kerja sama antar orang-orang yang menjadi anggota organisasi tersebut :
Hub. Formal = hubungan yang ditetapkan secara resmi oleh top manajemen.
Hub. Informal = mempunyai 3 peranan, yaitu :
Sarana komunikasi.
Mengatur jalannya kerja sama.
Kebebasan bertindak oleh anggota organisasi tersebut.
c. Sebagai sistem –> dibagi menjadi 3, yaitu:
          1. Sistem sosial (antar sesama manusia)
          2. Sistem fungsional (antar fungsi-fungsi yang dikaitkan secara tertentu dan                       integral untuk tercapainya suatu tujuan.
          3. Sistem komunikasi (sistem tata saluran/arus informasi dalam organisasi)
2. Ciri-ciri, Unsur dan Teori Organisasi.
A. Ciri-ciri organisasi 
1.  Terdiri daripada dua orang atau lebih
2.  Ada kerjasama
3.  Ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain
4.  Ada tujuan yang ingin dicapai.
B. Unsur-unsur organisasi
1. Manusia(man) : dalam keorganisasian, manusia sering disebut sebagai pegawai atau personel yang terdiri dari semua anggota organisasi tersebut yang menurut fungsidan tingkatannyaterdiri dari pimpinan(administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, manajer yang memimpin tiap-tiap satuan unit kerja yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan para pekerja.
2. Kerjasama (team work) : suatu kegiatan bantu-membantu antar sesama anggota oeganisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. oleh karena itu, anggota organisasi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi, tugas dan tingkatannya masing-masing.
3. Tujuan bersama : adalah arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi. Setiap anggota sebuah organisasi harus mempunya tujuan yang sama agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.
4. Peralatan(equipment) : segala sesuatu yang digunakan dalam organisasi seperti uang, kendaraan, gedung, tanah dan barang modal lainnya.
5. Lingkungan(environtment) : yang termasuk kedalam unsur lingkungan adalah :
a. kondisi atau situasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi berjalannya organisasi karena kondisi atau situasi sangat dekat hubungannya dengan organisasi dan anggotanya.
b. tempat atau lokasi, karena mempengaruhi sarana transportasi dan komunikasi.
c. Wilayah operasi yang dijadikan sarana kegiatan organisasi, wilayah operasi dibagi menjadi empat, yaitu wilayah kegiatan,wilayah jangkauan, wilayah personil, wilayah kewenangan atau kekuasaan.
6. Kekayaan alam : yang dimaksud adalah cuaca, keadaan geografis, flora, fauna dll.
7. Kerangka/kontruksi mental organisasi itu sendiri.
C. Teori-teori Organisasi
1. Menurut James D. Mooney : organisasi adalah suatu bentuk kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama.
2. Menurut Thester I. Bernard : organisasi merupakan suatu sistem kerjasama dari 2 orang atau lebih, sesuatu yang tak terwujud dan tidak bersifat perseorangan dan sebagian besar mengenai hal-hal hubungan.
3. Menurut J. M. Gaus : organisasi adalah tata hubungan antar orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
organisasi adalah alat untuk tercapainya tujuan dari sebuah Hubungan manajemen dan organisasi manajemen.